Gonjang-ganjing Reklamasi

Lanjut atau berhenti? Berhenti atau bongkar? dilema menerpa Jakarta Utara. Nasib nelayan pun ikut menjadi taruhan.

Dalam kasus ini, proyek reklamasi memang sulit diputuskan untuk lanjut atau bongkar. Undang-undang yang mengatur pun sudah ada, lagi-lagi semua itu bergantung di tangan manusia yang memimpin. Raperda seakan-akan menjadi bayangan semu reklamasi selama belum dibahas dengan dewan legislatif. Semua pasti menginginkan Jakarta yang lebih baik, tantangannya menyatukan beribu kepala dengan ratusan ribu pemikiran dari sudut pandang yang beda.
Setujukah Anda akan berhentinya reklamasi Jakarta? 

Mari bertukar pikiran

Pembangunan reklamasi pulau G begitu gonjang-ganjing. Mati segan, hidup tak mau. Begitulah peribahasa yang tepat. Bagaimana tidak? Banyak pro dan kontra mengenai pembangunan ini, namun yang terpenting biar kemajuan Ibu Kota menjadi yang utama.

Teluk Jakarta kini sedang dibangun Pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q (https://suara.com). Ternyata proyek ini mengalami pertentangan. Akibat pertentangan berbagai pihak, banyak dari pulau ini yang harus dikaji ulang pembangunannya. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno teguh memberhentikan pembangunan itu sesuai dengan visi kampanyenya tempo lalu, sekalipun Presiden yang meminta tetap laksanakan reklamasi.

“Ya kami semuanya sama dengan apa yang tertulis di rencana kerja kami,” tutur Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/10) kepada CNN.

Satu pemikiran dengan Anies, Wagub DKI Jakarta menambahkan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan soal reklamasi pulau itu. “Kami pegang teguh yang dulu pernah kota susun, itu saja jawabannya,” ujar Sandi. Namun bila diperhatikan, Sandi tidak memiliki stigma yang begitu kaku untuk tidak melanjutkan reklamasi pulau itu.

ilustrasi : Harianterbit.com

BERJALAN SETELAH MORATORIUM DICABUT

Berhubungan dengan resminya Anies-Sandi menjadi gubernur, proyek itu semestinya berhenti mengingat visi pasangan gubernur itu. Namun hingga kini pembangunan reklamasi pulau tetap berjalan. Anehnya proyek ini tetap berjalan setelah moratorium dicabut. Pencabutan moratorium ini termaktub dalam surat pemberitahuan bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.

Selain mencabut moratorium, surat pemberitahuan itu juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI, khususnya Gubernur melakukan pengawasan terhadap pulau reklamasi yang akan kembali dibangun setelah moratorium itu resmi dicabut. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171025135207-20-250961/anies-tegaskan-tak-ada-deal-saat-bertemu-pengembang-reklamasi/)

Bila kita pikirkan seksama, pembangunan reklamasi teluk Jakarta itu akan berdampak buruk bagi lingkungan.  Mengapa? Karena pembangunan itu sudah telanjur dilakukan dan hasilnya adalah Pulau C, D, dan G. Bagaimana dengan bongkar C, D, G? Otomatis sudah ada output dari bangunan yang yang mengotori ekosistem pantai dan laut sekitar. Selain itu, para nelayan juga tetap akan sulit melakukan pekerjaannya terganggu lingkungan yang rusak.

 “Dibongkar itu tidak mudah karena butuh biaya dan menyebabkan kerusakan. Tapi kalau diteruskan juga harus dipikirkan supaya akibat yang ditimbulkan bisa dihapus,” ucap Ahli tata kota Marco Kusumawijaya kepada CNN.

Selain itu, Marco Kusumawijaya menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera merevisi dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) jika ingin menghentikan proyek reklamasi. Menurut ahli Tata Kota itu, isi draf raperda tersebut saat ini hanya memuat keinginan para pengembang.

“Draf yang sekarang itu isinya persis seperti maunya developer. Kalau memang mau menghentikan reklamasi, ya ubah saja dengan menunjukkan bahwa reklamasi itu salah,” ujar Marco dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta selatan.
\

POLISI AKAN MELIHAT TAPAK TILAS REKLAMASI DARI 1995

Sebagai tolak ukur pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta, rencananya Polisi akan membongkar dokumen dari tahun 1995 sejak proyek ini hanya wacana hingga sekarang. Polisi akan menyelidiki setiap pelanggaran maupun penyimpangan yang muncul. Bukan tak berdasar, Reklamasi seharusnya bisa dilihat karena setiap pemimpin daerah dari tahun itu sudah menyetujui hingga tahun kepemimpinan Basuki Tjahaya P. (Ahok). 

"Dari tahun 1995 kan sudah ada tuh dokumen-dokumen yang muncul dari reklamasi. Bagaimana wujud awal, kajian pertama apa, kita harus tahu. Nah itu munculnya tahun 1995, kita tata," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (25/10/2017) kepada Liputan6.com.kepada Liputan6.com.

 Penyidik dari Kepolisian juga akan meminta keterangan para ahli. Mulai dari ahli kelautan, dari pihak pembuat regulasi, termasuk para mantan gubernur DKI. "Semua aturan itu kita akan lihat, akan ditata berdasarkan timeline. Mereka boleh wawancara ke gubernur yang dulu, apa kebijakan (mereka) waktu itu. Sehingga informasi ini utuh," akhir Ardi.